Menuju sistem global audit wajib atas informasi keberlanjutan

Dorongan menuju sistem global yang komprehensif untuk pelaporan keberlanjutan yang setara pengungkapan pengelolaan tanggung jawab atas dampak dengan pengungkapan keuangan, akan menjadi pemicu utama untuk audit wajib atas informasi keberlanjutan.

Greenwahing.jpg


Menuju Sistem Global Audit Wajib atas Informasi Keberlanjutan

Dorongan menuju sistem global yang komprehensif untuk pelaporan keberlanjutan, yang setara pengungkapan pengelolaan tanggung jawab atas dampak dan pengungkapan keuangan, akan menjadi pemicu utama diberlakukannya audit wajib atas informasi keberlanjutan. Dorongan menuju sebuah sistem global yang komprehensif bagi pelaporan keberlanjutan, yang secara merata menyajikan materi baik dampak maupun pengungkapan laporan keuangan, akan menjadi pemicu utama bagi terselenggaranya audit wajib atas informasi keberlanjutan.

Hal itu merupakan kesimpulan kunci dalam edisi terbaru pengarahan reguler GRI berjudul “The GRI Perspektif GRI: Audit untuk Menyelamatkan Planet Bumi: Perang Melawan Greenwahing ” Pernyataan bahwa kinerja sosial-ekonomi tidak dapat lagi digunakan terutama sebagai alat pemasaran telah menandai dimulainya profesionalisasi audit keberlanjutan.

Aturan akuntansi internasional telah melahirkan ketentuan audit wajib atas data keuangan sehingga kini hal tersebut menjadi praktik yang normal. Itu sebabnya, sistem di mana pelaporan keuangan dan keberlanjutan berada pada pijakan yang sama harus pula wajib diaudit. Alasannya, kedua set data itu perlu jaminan yang sama.

Dengan serangkaian kerangka kerja dan pendekatan keberlanjutan global dan nasional sebagai bahan pertimbangan, begitu juga dengan batasan kapasitas profesi audit, maka transisi menuju audit wajib membutuhkan kalangan pembuat standar untuk bekerja sama membangun sistem pengungkapan yang jelas dan mengarah pada data yang dapat dibandingkan.

GRI dan IFRS Foundation telah berkolaborasi untuk mencapai interoperabilitas antara Standar GRI dan standar baru dari ISSB (Dewan Standar Keberlanjutan Internasional). Kolaborasi kedua belah pihak ini pada gilirannya mengenal dua pendekatan yang berbeda namun saling terkait, yakni yang mencakup materialitas dampak (GRI) dan materialitas keuangan (ISSB).

Dalam edisi terbaru pengarahan reguler GRI tersebut, CEO GRI Eelco van der Enden mengatakan, “Sederhananya, greenwashing mirip dengan penipuan yang menyesatkan pemangku kepentingan, pasar, dan konsumen sehingga karenanya harus dihentikan. Kita perlu memandang upaya keberlanjutan yang berlebihan pada tingkat yang sama dengan melebih-lebihkan pendapatan atau keuntungan. Sebab, keduanya sama-sama merusak kepercayaan investor dan publik.

Ketika banyak pelapor GRI telah memberikan jaminan secara sukarela, maka transisi ke audit wajib atas informasi keberlanjutan hanyalah tinggal masalah waktu. Audit wajib sejatinya tidak hanya akan mengatasi warisan greenwashing karena, disengaja atau tidak, juga akan memberikan keadilan bagi semua pemain berkat dimilikinya kesempatan yang sama untuk bermain.

Selain membuat klaim telah berbuat baik, perusahaan harus dapat mendukung mereka. Saya yakin bahwa kemajuan kami menuju sistem global yang komprehensif untuk semua pengungkapan terkait keberlanjutan. Keterlibatan GRI dengan ISSB dan lainnya akan sangat membantu untuk memastikan bahwa hal ini terjadi.”

Mengkonsolidasikan praktik terbaik di tingkat global merupakan tahapan penting dalam profesionalisasi audit pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu, GRI menyambut baik langkah yang diambil Dewan Standar Audit dan Penjaminan Internasional (IAASB) mengembangkan standar untuk jaminan pelaporan keberlanjutan. Dewan Standar Keberlanjutan Global GRI telah memulai dialog dengan IAASB dan berkomitmen untuk menyumbangkan keahlian teknis untuk mendukung keberhasilan proyek tersebut.

Perspektif GRI adalah rangkaian pengarahan reguler yang diluncurkan pada Januari 2022 dan mencakup tema-tema topikal dalam dunia pelaporan keberlanjutan. Area yang menjadi fokus isu-isu sebelumnya meliputi pelaporan hak asasi manusia, kapitalisme pemangku kepentingan, lobi, transparansi pajak, dan masih banyak lagi.

Di bawah Petunjuk Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan yang akan datang, yang akan menetapkan persyaratan pengungkapan keberlanjutan yang baru dan diperluas untuk 50.000 perusahaan, Komisi Eropa akan menuntut jaminan terbatas atas informasi keberlanjutan mulai tahun 2024 mendatang.

Editor : Sulistio 

Sumber : 

https://www.globalreporting.org/

Published date: 16 November 2022